GNPKRI Minta Kemendagri & BKN Tolak Hasil Ujikom JPT Pemprov Jabar, KPK Perlu Turun Tangan

BANDUNG,- Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPKRI) Jabar Abah Nana meminta Badan Kepegawaian Nasional dan Kemendagri menolak hasil uji kompetensi (Jobfit) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang dilakukan Pemprov Jabar untuk pengisian 10 OPD . Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diminta turun tangan untuk menyelidiki proses Uji Kompetensi untuk pengisian 10 Jabatan Eselon 2 di Pemprov Jabar yang diduga sarat terjadinya KKN. Ke sepuluh jabatan eselon 2 tersebut adalah Bapenda, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Biro Umum, Biro Organisasi, Inspektorat dan Direktur Utama RS Al Ihsan. "Sayang sekali KDM yang telah melakukan gebrakan yang sudah menuai penilaian positif di masyarakat harus tercederai hanya karena memaksakan merekrut pejabat-pejabat dari luar Jabar yang menuai polemik," jelas Abah Nana kepada roemahmedia.com, Sabtu 26/4. Harusnya KDM bisa memetik yang terjadi pada Gubenur Jabar Ridwan Kamil yang awal masa pemerintahannya merekrut pejabat dari luar Jabar. Tapi jadinya tidak Happy Ending. "Kalau tidak salah awal menjabat Gubernur Jabar, RK merekrut 11 pejabat dari luar Pemprov Jabar terutama dari Pemkot Bandung yang kini sudah menjabat sebagai Kepala Dinas," tutur Abah Nana. Abah Nana juga menilai Jobfit ini dalam prosesnya rentan terjadi KKN. Diawali dengan rotasi sejumlah Kepala OPD dilingkup Pemprov Jabar oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM). Kemudian, 10 jabatan Kepala OPD seperti sengaja dikosongkan dan lima diantara nya dikenal sebagai Dinas Basah alias anggarannya bernilai triliunan. Anehnya lagi, semua pejabat internal Pemprov Jabar yang jabatannya sudah tergolong layak dan di talenta boks 9 atau yang sudah posisi di boks tertinggi sama sekali tidak diikutsertakan bahkan tertutup untuk ikut seleksi. Kabarnya dari 10 jabatan JPT hanya disisakan Jabatan Kepala Biro Ekonomi, Organisasi dan Umum yang bisa diisi pejabat internal Pemprov Jabar. Kabarnya lagi, Itupun tidak dilakukan Jobfit tapi berdasarkan talenta boks yang langsung dipilih oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Abah Nana juga meminta KDM untuk mempertimbangkannya lagi terkait proses dan hasil Ujikom JPT tersebut. "Kami dari GNPKRI yang punya misi pencegahan KKN memberikan masukan ini karena 'nyaah' ke KDM yang sudah begitu baik dengan gebrakannya sejak awal menjabat Gubernur Jabar, jangan kelak lagi-lagi terjerat persoalan hukum akibat terjadinya KKN karena dampak dari Ujikom JPT ini," tandas Abah Nana. Kami sangat sedih dan prihatin, sejak kepemimpinan Gubernur Jabar era Nuriana, Danny Setiawan, Aher hingga RK yang pada akhirnya semua terjerat hukum. Era Nuriana yang terjerat hukum adalah saat itu Sekda Ragam Santika dan Wagub Ukman Sutarman, era Danny Setiawan malah Danny nya yang kejeblos masuk penjara. Hal sama juga di era Aher, sekda Iwa yang masuk penjara, dan kini RK sedang menghadapi kasus BJB. Sementara itu, seperti diberitakan westjavatoday.com, Ilmi Hatta, dosen yang pengamat kebijakan publik, menyebut langkah ini sebagai ancaman serius terhadap keberlanjutan reformasi birokrasi di Jabar. “Kalau memang mereka kompeten, biarkan bersaing terbuka dengan talenta internal. Tapi jika prosesnya tertutup, dikondisikan, dan hanya jadi formalitas, itu sudah merusak tatanan sistem merit yang selama ini dibanggakan,” ujarnya. Padahal, Jawa Barat selama ini dikenal sebagai provinsi dengan sistem merit terbaik di Indonesia. Penilaian Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menempatkan Jabar di peringkat tertinggi nasional. Kini, kredibilitas itu di ujung tanduk. Dari laporan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), 10 jabatan pimpinan tinggi Pratama yang disebut juga eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini sedang dalam proses pengisian. Seleksi sudah digelar sejak 14 April 2025 dan kini memasuki tahap akhir. Dari 22 pelamar awal, hanya 13 yang lolos ke tahapan wawancara. Hasil seleksi menunjukkan, hanya lima jabatan yang bisa terisi oleh pelamar dari kabupaten/kota. Sisanya masih kosong dan akan diisi melalui jalur internal. BKD menyebut seleksi sudah mengacu pada PP No. 17 Tahun 2020 dan telah dikonsultasikan dengan Kemenpan-RB dan BKN. Namun publik mempertanyakan, mengapa seluruh proses berjalan senyap dan minim pelibatan masyarakat. Kini publik menunggu langkah berani KDM untuk mempertimbangkan bahkan membatalkan Jobfit JPT ini? Apakah instansi pusat yakni Badan Kepegawaian Nasional dan Kemendagri berani menolak hasil Jobfit JPT tersebut? Kita tunggu! ***