Buky Wibawa Diberi Kepercayaan Besar Dipilih Jadi Ketua Asosiasi DPRD Provinsi se-Indonesia

BANDUNG,- Tampuk Ketua Umum Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) periode 2024-2029 kini berada di pundak Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa. Yang membanggakan, Buky resmi terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) ADPSI yang dihadiri delegasi 34 provinsi dan hanya tiga delegasi DPRD Provinsi yang tidak hadir. Rangkaian Munas kali ini berlangsung di Bandung, Selasa, 6 Mei 2025. Kepercayaan besar yang diberikan kepada Buky ini tentunya menjadi tantangan besar dalam menjalankan roda ADPSI 5 tahun ke depan. Kehadiran delegasi dari 34 provinsi dalam Munas kali ini sebagai sinyal kuatnya solidaritas lintas daerah, meskipun berasal dari latar belakang politik yang berbeda. Buky pun menyebut persatuan ini sebagai modal besar untuk memperjuangkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Tak hanya itu Buky juga memastikan sinkronisasi antara DPRD provinsi dan kabupaten/kota akan menjadi perhatian utama, agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan ataupun perbedaan alokasi anggaran yang menimbulkan friksi. Sebagai tuan rumah Munas, Buky menyampaikan apresiasinya atas kehadiran hampir seluruh DPRD provinsi. “Dari 38 provinsi, 34 hadir langsung. Ini bukti bahwa kita punya harapan besar ke depan. Dengan kebersamaan, beban berat bisa kita pikul bersama,” tuturnya. Buky menegaskan komitmennya untuk membawa ADPSI menjadi organisasi legislatif daerah yang kuat secara kelembagaan, namun tetap responsif terhadap kebutuhan rakyat di daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi antara DPRD provinsi dan pemerintah pusat dalam menjalankan visi nasional. “Kita harus sejalan dengan pemerintah pusat, utamanya dalam menjalankan visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” kata Buky kepada awak media. Munas ini merupakan wujud nyata dari internal kelembagaan yang sehat. Lebih dari itu, menjadi kesempatan untuk memperkuat pendidikan legislatif di tingkat provinsi," ujarnya. Dalam Munas kali ini dimunculkan juga isu-isu yang akan menjadi rekomendasi dari aspirasi di daerahnya untuk disuarakan ke pemerintah pusat, seperti usulan otonomi daerah baru, transfer ke daerah yang harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti jumlah penduduk, juga potensi sumber daya alam bagi yang penduduknya sedikit. "Jadi saya kira ini kebijakan-kebijakan yang lebih berkeadilan itu memang nanti kita akan melalui kajian-kajian yang lebih komperhensif lah," katanya. Namun berbagai rekomendasi tersebut, belum akan dimatangkan, tapi dikaji lagi melalui rapat kerja yang akan didahului komunikasi dengan beberapa kementerian dan pimpinan di DPR. "Kalau Raker bisa tahun ini atau tahun depan. Tapi kepengurusan kami harus diperkenalkan ke pemerintah pusat, menteri terkait, kemudian juga tentu saja ke DPR RI karena kita juga butuh support atas hal-hal yang kita ajukan," ucapnya. Hari Selasa ini juga, Buky mengatakan kepengurusan ADPSI untuk periode 2024-2029 sudah terbentuk dari Wakil Ketua Umum, Sekjen, Bendahara, sampai keanggotaan di bawahnya dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragamnya daerah dan latar belakang politik, Buky mengatakan untuk menyatukan orkestrasi tersebut pihaknya mengedepankan kepentingan masyarakat. "Sebagai catatannya, kami bekerja untuk rakyat. Itu saja mengikat kebersamaannya. Jadi warna politik perahu berbagai rupa, tapi kita akan berujung pada satu hal yang sama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Buky.