KABUPATEN BOGOR — Anggota Komisi 4 DPRD Jabar Raden Tedi meminta Pemprov Jabar segera mengoptimalkan kapasitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo di Kabupaten Bogor, yang hingga kini masih jauh dari harapan.
Demikian dikemukakan Raden Tedi berkaitan dengan kondisi TPPAS Lulut Nambo, 25/04.
Menurut Raden Tedi yang sempat meninjau langsung TPPAS Lulut Nambo pemrosesan sampah menggunakan teknologi Mechanical Biological Treatment (MBT) untuk mengonversi sampah menjadi Refused Derived Fuel (RDF) dan kompos.
“Namun daya tampungnya kurang lebih hanya 50 ton sampah yang bisa diolah,” ucap Raden Tedi.
Ia juga menyebut, Lulut Nambo diperkirakan akan beroperasi secara bertahap pada akhir Juni 2024.
“Pak Gubernur meminta ini harus diakselerasi, mudah-mudahan bulan depan bisa operasional. Harapannya, kita ikhtiarkan dengan kerja keras paling telat akhir bulan Juni ini sudah bisa operasional,” ungkap Herman.
Menurut Raden Tedi, TPPAS Lulut Nambo menampung sampah dari wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan satu wilayah diluar Provinsi Jabar, yaitu Tangerang Selatan. "Volume sampah ke lokasi tersebut sekitar 6000 ton lebih, jadi sangat jauh volume yang ditampung hanya 50 ton," ujar Raden Tedi.
TPPAS Lulut Nambo ini dihadirkan untuk kepentingan masyarakat karena didalamnya ada irisan fungsi kesehatan, sosial, dan ekonomi.
Ada fungsi sosial kepada desa-desa yang berada di wilayah Lulut Nambo, yang paling utama adalah layanan pengelolaan sampah untuk masyarakat karena TPA Galuga sudah penuh dan ini alternatifnya. "Maka ini harus sukses demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Pada area 55 hektare TPPAS Lulut Nambo ini diproduksi RDF diestimasikan 35 persen dari potensi sampah yang masuk ke plant, produk tersebut langsung digunakan oleh PT. Indocement sebagai offtaker.
Pemprov Jabar Diminta Segera Optimalkan Kapasitas TPPAS Lulut Nambo yang masih jauh dari harapan
