ESDM Jabar Sosialisasikan Kewajiban RKAB kepada Pelaku Usaha Tambang

BANDUNG,- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat melaksanakan sosialisasi kepada para pengusaha tambang terkait kewajiban penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2026, Bandung (30/10/2025) Kegiatan yang dilaksanakan di Aula DPMPTSP Jawa Barat ini, diikuti oleh para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik pada tahap eksplorasi maupun operasi produksi yang masih aktif dan wajib menyampaikan dokumen RKAB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sosialisasi dihadirkan beberapa narasumber yang memberikan arahan seperti, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jawa Barat adalah Tedy Rustiady menyampaikan kegiatan ini adalah upaya Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan para pelaku usaha pertambangan terhadap penyusunan dan penyampaian dokumen RKAB. "RKAB sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Tedy. Peserta kegiatan terdiri dari para pemegang IUP tahap kegiatan eksplorasi dan tahap kegiatan operasi produksi yang tentunya masih aktif dan berkewajiban menyampaikan dokumen RKAB Tahun 2026. Sementara itu, Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Slamet Mulyanto dalam arahannya menegaskan sosialisasi ini merupakan bentuk ketegasan Pemerintah dalam mendorong tata kelola pertambangan yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Seiring dengan hal itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas ESDM terus berupaya melakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan kepada para pemegang IUP "Hal ini agar para pelaku usaha tambang dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan prinsip Good Mining Practice (GMP)," jelas Slamet. Melalui kegiatan ini, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat berharap seluruh pelaku usaha pertambangan dapat lebih memahami pentingnya penyusunan RKAB yang sesuai dengan kaidah teknis, ekonomi, dan lingkungan. Sehingga kegiatan pertambangan di Jawa Barat dapat berjalan secara berkelanjutan, berkeadilan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan daerah.