Catat Pernyataan Kepala BKD Jabar! Pemprov Jabar Tidak Akan Pangkas PPPK

BANDUNG,- Pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dedi Supandi ini perlu dicatat agar kelak bisa dipertanyakan jika tiba-tiba berubah. Kali ini Dedi menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan pemangkasan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kepastian ini muncul di tengah kekhawatiran mengenai implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 yang membatasi belanja pegawai maksimal 30% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dedi Supandi juga menyatakan bahwa struktur anggaran Pemprov Jabar saat ini masih berada dalam batas aman. Berdasarkan data APBD 2026, alokasi belanja pegawai dan biaya tetap (fixed cost) tercatat sebesar Rp8,36 triliun, atau setara dengan 29,36%. Dengan komposisi sekitar 52.000 ASN dan 23.366 PPPK, rasio belanja kita masih di bawah ambang batas 30%. "Artinya, kita tetap patuh pada ketentuan tanpa perlu melakukan pengurangan pegawai," ujar Dedi di Bandung, Senin (30/3/2026). Kabar gembira lainnya, alih-alih melakukan pemangkasan, Pemprov Jabar justru berencana melakukan optimalisasi status pegawai. Dedi menjelaskan penyesuaian anggaran akan difokuskan pada pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Langkah ini akan disesuaikan secara bertahap mengikuti jumlah ASN yang memasuki masa pensiun. Tercatat, pada tahun 2026 terdapat sekitar 1.700 ASN di lingkungan Pemprov Jabar yang akan purna tugas. Kekosongan posisi inilah yang nantinya akan diisi oleh peningkatan status PPPK dengan tetap mempertimbangkan masa kerja dan kebutuhan organisasi. Terkait rekrutmen ke depan, Dedi mengemukakan Pemprov Jabar tidak akan ada Rekrutmen Baru 2027. Proses seleksi untuk pegawai yang mulai bertugas di tahun 2027 sudah dituntaskan melalui siklus rekrutmen tahun 2026. Pegawai yang mendekati usia pensiun akan diprioritaskan dalam skema peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu. Para tenaga PPPK paruh waktu diminta tidak resah, karena kondisi anggaran Jabar dinilai masih sangat ideal. "Semuanya sudah diatur agar tetap sesuai aturan di bawah 30%. Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran berlebih terkait kebijakan pembatasan belanja ini," pungkas Dedi. Kita tunggu!