BANDUNG,- Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) diminta menonaktifkan juga Kepala Bapenda Jabar selain Kepala P3D/UP3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta Bapenda Jabar.
Demikian lontaran keras dari Ketua GNPKRI Jabar Abah Nana, melalui pesan WhatsApp nya, Rabu 8 April 2026.
Ini buntut dari kejadian petugas dari Kantor Samsat/UP3D Soekarno Hatta Bandung tak melayani seorang Wajib Pajak yang mencoba membayar pajak kendaraannya tanpa KTP pemilik pertama yang diunggah juga di akun IG Gubenur Jabar Dedi Mulyadi, 8 April 2026.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung menonaktifkan sementara Kepala Samsat/UP3D Soekarno-Hatta Bapenda Jabar Hj. N. Ida Hamidah, S.E., M.Si. karena tidak menjalankan surat edaran soal pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa KTP pemilik pertama.
Keputusan ini diambil setelah ditemukan masih ada petugas yang tidak melayani masyarakat sesuai aturan. Padahal, kebijakan tersebut sudah berlaku di seluruh layanan Samsat di Jawa Barat mulai 6 April 2026.
Kejadian tersebut sangat memprihatinkan
Apalagi kejadian ini justru terjadi di depan mata Kepala Bapenda Jabar Asep Supriatna.
Kantor Samsat Soetta ini tepat berada di kawasan kantor Bapenda Jabar dan terjadinya peristiwa itu sangat memalukan dan seperti tidak dilakukan sosialisasi adanya surat edaran Bapenda Jabar Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA 2026, dimana masyarakat hanya perlu membawa STNK untuk memperpanjang pajak kendaraan di kantor Samsat.
Perpanjangan kendaraan bermotor atau pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor tidak perlu membawa KTP pemilik pertama kendaraan Anda. Cukup bawa STNK saja.
"Yang disalahkan itu Pimpinan bukan 'prajurit', jelas-jelas terlihat pegawai Kantor Samsat Soetta seperti tidak mengetahuinya, apakah tidak ada sosialisasi dari pimpinan Kantor Samsat tersebut, atau dari Kepala Bapenda Jabar," ujar Abah Nana.
"Sangat mengherankan dan kita pertanyakan kinerja Pimpinan Bapenda Jabar terutama Kepala Bapenda Jabar Asep Supriatna, wajib dinonaktifkan pula. KDM harus tegas!" lanjut Abah Nana.
Sementara itu di dalam akun IGnya, KDM mengucapkan terimakasih kepada wajib pajak yang sudah melakukan investigasi tentang efektivitas surat edaran gubernur. Bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tidak usah menggunakan KTP pemilik pertama.
"Dan dalam faktanya masih ditemukan petugas yang tidak melayani dengan baik," kata Dedi dikutip dari akun Instagramnya Rabu (8/4/2026).
Dedi mengatakan, temuan tersebut langsung ditindaklanjutinya dengan mengambil langkah tegas menonaktifkan pimpinan Samsat tersebut.
Pemeriksaan akan melibatkan inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
"Sehingga dari investigasi tersebut nanti akan ditemukan fakta-fakta apa yang menyebabkan surat edaran tersebut belum berefektif dilaksanakan," tuturnya.
Dedi menegaskan, semua petugas harus serius memberi pelayanan yang baik dan memudahkan masyarakat, terutama dalam membayar pajak kendaraan.
"Saya menghimbau pada seluruh penyelenggara kegiatan Samsat untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan tidak boleh mengabaikan surat edaran Gubernur Jawa Barat," ucap Dedi.
Mantan Bupati Purwakarta itu juga berterima kasih atas laporan dari masyarakat. Menurut ia, informasi dari warga sangat membantu memperbaiki layanan publik.
"Semoga kita semua memiliki komitmen yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat Jawa Barat," kata Dedi.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menerbitkan surat edaran menghapus kewajiban membawa KTP pemilik pertama dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan pada 6 April 2026. Melalui kebijakan baru yang tertuang dalam " katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/4/2026).
KDM Diminta Nonaktifkan juga Ka Bapenda Jabar, Buntut Petugas Samsat tak Layani Bayar PKB tanpa KTP Pertama
