Bincang-bincang dengan Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa (2) "Kerja Cepat KDM Jadi Tantangan Birokrat"

BANDUNG,- Kerja cepat yang dilakukan KDM menjadi tantangan bagi birokrat Pemprov Jabar. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajarannya harus mampu mengimbangi konsep kerja cepat OPD. "Harus diikuti dan dijalankan dalam satu irama," ujar Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa. Dalam pandangan Buky, 100 hari kerja KDM telah memberikan contoh percepatan penanganan masalah. KDM senantiasa keliling meninjau dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat, serta melihat langsung kondisi infrastruktur, seperti jalan, bangunan liar di bantaran sungai, sampah, tambang ilegal , hingga sidak kantor-kantor OPD terutama sektor pelayanan, dll. Buky pun menyadari banyak permasalahan di Jabar. "Oleh karena itu mana mungkin KDM dan jajaran OPD hanya duduk di meja," ujarnya. Buky mengatakan sekarang ini nggak bisa KDM dan jajaran OPD berleha-leha, hanya sekadar diskusi, seminar, evaluasi perencanaan. Selain kegiatan seperti itu juga tetap memakan anggaran, juga tidak efektif dalam penanganan masalah dan perbaikan Jabar. "Di era digital ini, yang ditunggu masyarakat adalah percepatan penanganan oleh KDM dan jajaran birokrat Pemprov Jabar yang bisa tersampaikan langsung dan viral di media sosial," jelas Buky. Sepanjang sudah ada subtansi yang mesti dikerjakan dan ada rambu-rambu serta aturannya, langkah yang tepat KDM menangani langsung atau kerja cepat mengatasi permasalahan di Jabar. Konsep kerja cepat KDM yang konkret bisa kita lihat dalam 100 hari kerja. Seperti pengerukan dan pembersihan sampah, pembongkaran bangunan liar di bantaran sungai guna mengatasi banjir. Lalu penutupan tambang ilegal yang merusak lingkungan, penanganan anak- anak kecil dieksploitasi mencari nafkah di jalanan, pelarangan peminta sumbangan tempat ibadah di jalan. Serta menutup dan membongkar taman wisata Hibisc Fantasy Puncak di Bogor. Kemudian yang paling fenomenal dan menjadi viral setanah air adalah penanganan masalah perilaku menyimpang anak remaja yang terkenal sebutan barak militer. "Sebutan barak militer sebenarnya tidak tepat karena bukan militerisme, hanya tempat saja dilakukan di markas TNI," jelas Buky. Buky mengemukakan sering berkomunikasi dengan KDM soal "barak militer" ini. "KDM melihat hal urgen penanganan perilaku menyimpang anak remaja sekarang ini dan perlu mengatasinya dengan cepat," ujar Buky. "Kalau merujuk pada tanggapan beberapa kalangan terkait penanganan penyimpangan perilaku anak remaja harus melalui tahapan-tahapan, akan terlambat dan tidak beres-beres," tutur Buky. Sebagai seorang Psikolog, Buky paham betul proses atau tahapan yang dimaksud berbagai kalangan tersebut. Namun sekarang ini tingkat penyimpangan perilaku anak remaja sudah dalam katagori bahaya. Lihat saja begitu seringnya kitandisuguhi dan menyaksikan tawuran anak remaja yang nekat menggunakan senjata tajam. Ada anak remaja yang juga melakukan pembegalan, mabuk, terlibat narkoba, balapan liar, menjarah mini market dan banyak lagi perilaku penyimpangan lainnya. "Yang paling berbahaya, rasa kemanusiaan mereka sudah sangat menyimpang dan sudah sangat meresahkan masyarakat," jelas Buky. Jadi melihat penyimpangan perilaku anak remaja saat ini yang sudah sangat akut, KDM melakukan penanganan cepat dengan membina dan mendidik para anak remaja di markas militer sehingga dikenal sebutan barak militer. "Meskipun saya tidak setuju sebutan itu karena jadi terkesan kental dengan militerisme. Padahal kenyataannya pembinaan dan pendidikannya tidak seperti itu," jelas Buky. "Saya melihat KDM ini selain aset partai Gerindra juga sebagai aset bangsa, yang perlu kita dukung dan jaga bersama untuk kemajuan Jabar dan juga bagi bangsa ini," pungkas Buky. (Tamat)