KARAWANG,- Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) meluncurkan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa dan sistem e-voting untuk pemilihan kepala desa.
Acara berlangsung pada Selasa, 3 Juni 2025, di Gedung Graha Pupuk Kujang, Kawasan Industri Kujang Cikampek
(KIKC), Kabupaten Karawang.
Menurut KDM, proses pemilihan kepala desa secara digital atau e-voting merupakan solusi konkret untuk menekan biaya politik dan menghadirkan demokrasi yang sehat.
“Pemilihan secara digital akan mengubah segalanya. Biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih murah. Demokrasi yang hidup akan lahir karena biaya politik yang ringan. Maka semuanya akan berjalan lebih baik melalui digitalisasi,” ujar KDM.
Hal ini akan memudahkan sekaligus meningkatkan partisipasi warga desa untuk menggunakan hak suaranya secara demokratis melalui sistem digital.
Sedangkan transaksi nontunai pada Sistem Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan akan membuat pengelolaan keuangan desa semakin baik, semakin terbuka, dan semakin transparan. Melalui digitalisasi tersebut, potensi penyimpangan dapat terdeteksi dengan mudah.
"Uang masuk melalui transfer digital, kemudian nanti belanja, rincian belanjanya itu semua pembayarannya lewat digital," ucapnya.
"Sehingga mudah sekali mendeteksi apabila ada potensi penyimpangan, karena data digital tidak bisa membohongi," ujarnya.
Dua kerangka kerja ini, lanjut KDM, merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan prinsip-prinsip layanan publik dan layanan demokrasi di Jawa Barat sehingga demokrasinya biaya murah, pelayanan publiknya cepat, dan transaksi keuangannya transparan.
"Semoga ini menjadi spirit baru bagi seluruh warga desa di seluruh provinsi Jawa Barat," tambahnya.
Selain peluncuran dua sistem digital tersebut, acara ini juga menjadi momentum konsolidasi antara pemerintah dan dunia usaha melalui Forum CSR Jawa Barat 2025.
Terobosan KDM di Desa, Luncurkan Transaksi Nontunai Keuangan & E-Voting Pilkades
