BANDUNG,- Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat H.Raden Tedi mengingatkan Pemprov Jabar agar masalah tunda bayar proyek jangan lagi terulang.
"Bukan hanya dapat mengganggu konsentrasi pada program yang telah direncanakan, tetapi juga menjadi noda dalam tata kelola keuangan di Pemprov Jabar," tegas Raden Tedi.
Menurut Raden Tedi, persoalan bahwa tunda bayar ini terjadi karena dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Pemprov yang belum dibayarkan, menurutnya bukan satu-satunya penyebab.
Faktor lain kata dia, juga disebabkan adanya target pendapatan yang gagal direalisasikan pada 2025 lalu.
Maka dari itu, dia menekankan agar perencanaan dapat disiapkan secara matang, menyesuaikan antara fiskal yang tersedia dengan jumlah pekerjaan yang diberikan kepada kontraktor, agar tunda bayar tak terjadi lagi.
Informasi yang diperoleh, tunda bayar ini sebagian besar terjadi di proyek infrastruktur, seperti proyek jalan dan jembatan dan PJU.
Raden Tedi mengungkapkan pihaknya bersama mitra telah membahas program kerja tahun 2026 ini . Selain itu juga membicarakan masalah tunda bayar sejumlah pekerjaan di 2025 sebesar Rp621 miliar dapat sejak Januari 2026 ini.
"Saya berharap ini tidak berpengaruh pada pekerjaan 2026," kata Raden Tedi.
Masalah tunda bayar yang terjadi kata dia, diharapkan jangan sampai mengganggu proses perencanaan awal, di mana menurutnya sudah bisa dilakukan dalam waktu dekat.
Raden Tedi: Tunda Bayar proyek Jangan Terulang, perencanaan sesuaikan antara fiskal dengan jumlah pekerjaan
