Stunting Masih Jadi Tantangan KDM, Ada 83 Rekomendasi dari Pansus XIII DPRD Jabar

BANDUNG,- Permasalahan stunting juga masih menjadi tantangan yang memerlukan intervensi yang lebih terintegrasi. Pada sektor kesehatan, indikator kesehatan ibu dan anak, khususnya angka kematian ibu melahirkan dan kematian balita, masih memerlukan perhatian serius. "Akses dan kualitas layanan kesehatan masih perlu ditingkatkan secara merata," Wakil Ketua Pansus XIII DPRD Jawa Barat, Hasim Adnan. Penyampaian tersebut terkait rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 kepada Gubernur Jawa Barat dalam rapat paripurna, Senin, 11 Mei 2026. Ada kurang lebih 83 rekomendasi atas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025. Satu diantaranya, sektor pembangunan manusia. DPRD Jawa Barat memberikan perhatian pada indikator yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. “Permasalahan stunting juga masih menjadi tantangan yang memerlukan intervensi yang lebih terintegrasi,” kata Hasim Adnan. Seusai penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) XIII, dilanjutkan penetapan hasil pembahasan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025, diakhiri sambutan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. “Sebagaimana dimaklumi bahwa DPRD Jawa Barat melalui Pansus XIII ditugaskan untuk membahas LKPJ Gubernur TA 2025. Alhamdulillah hari ini Pansus XIII telah selesai melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya. Rekomendasi atas LKPJ Gubernur TA 2025 ditetapkan menjadi keputusan DPRD,” kata Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna. Rekomendasi DPRD Jawa Barat ini lanjut Buky Wibawa Karya Guna, selanjutnya menjadi bahan perumusan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran daerah pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, serta penyusunan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur, atau kebijakan strategis gubernur. Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, DPRD Jawa Barat dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu memaksimalkan perannya melalui pemberian rekomendasi yang konstruktif guna mendorong perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara berkesinambungan pada tahun-tahun berikutnya.