BANDUNG - Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Guna mengucapkan selamat kepada Pemprov Jabar atas diraihnya opini WTP ke 14 berturut-turut .
"Pencapaian ini merupakan bukti komitmen dan kerja keras Pemprov. Jabar dalam mengelola daerah secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Buky seusai Rapat Paripurna di DPRD Jabar, Senin (25/05/2025).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemprov. Jabar Tahun 2024.
Buky berharap, prestasi ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah serta menjadi contoh bagi daerah lain.
"Selamat dan sukses terus Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujarnya.
Sementara itu, Anggota V BPK RI H. Bobby Adhityo Rizaldi mengemukakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pelaksanaan rencana, dan tindak lanjut rekomendasi dari hasil pemeriksaan sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemprov. Jabar Tahun 2024.
Pencapaian ini menandai keberhasilan Pemprov. Jabar dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ke 14 kalinya secara berturut-turut.
"Ini adalah bukti konsistensi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah," ujar Bobby.
Lebih lanjut ia juga mengapresiasi Pemprov Jabar sebagai salah satu pemprov yang telah menyerahkan LKPD unauditednya kepada BPK lebih awal dari batas waktu yang ditentukan.
Namun demikian, lanjut Bobby, BPK melaporkan ada enam permasalahan yang menjadi catatan.
Pada sisi pendapatan BPK mengungkapkan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) belum sesuai dengan ketentuan.
Selain itu, pada sisi belanja, kelebihan pembayaran atas realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja modal gedung dan bangunan
Pengelolaan belanja hibah juga belum sesuai dengan ketentuan.
Kemudian, realisasi belanja tenaga ahli dan belanja jasa tenaga informasi dan teknologi (IT) belum sesuai ketentuan.
Penatausahaan aset tetap dan aset properti investasi belum sepenuhnya memadai. Terakhir, pengelolaan penyertaan modal Pemprov Jabar pada empat BUMD kurang memadai.
Ia berharap temuan tersebut dapat segera ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(*)
News
Pemprov Jabar Raih Opini WTP ke-14 , Ketua DPRD Jabar Buky; "Jadikan Motivasi"
902025-05-26 21:04:122 Mins read0 Comment
Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya pada Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemda Provinsi Jabar Tahun 2024, Senin 26 Mei 2025.
Baca Juga
ragam
Bincang-bincang dengan Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa (1) "KDM Mana Mungkin Benci Pesantren.."
yoga712025-06-26 07:15:162 Mins read ragam
Nostalgia Sekda Jabar Herman saat hadiri Hari Jadi Kab. Sumedang ke-44
yoga712025-04-21 14:27:432 Mins read ragam