BANDUNG,- Penanganan masalah tambang oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), berfokus pada penataan total tata kelola pertambangan secara adil, penghentian tambang bermasalah, dan perlindungan sosial bagi warga serta pekerja yang terdampak.
Kebijakan strategis ini diambil demi menjaga keseimbangan antara keberlangsungan lingkungan, hak masyarakat sekitar, dan kredibilitas para pengusaha tambang resmi.
Berikut adalah poin-poin utama penanganan dan arah kebijakan pertambangan di bawah kepemimpinan KDM:
1. Penutupan Tambang Bermasalah dan Tindakan Tegas Moratorium dan Penghentian Sementara:
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberlakukan penghentian sementara operasional tambang di wilayah yang rawan konflik sosial dan lingkungan, salah satunya di kawasan Kabupaten Bogor (seperti Parung Panjang).
Penindakan Berbasis Mitigasi Bencana: Meskipun suatu tambang memiliki izin resmi (legal), KDM memerintahkan Kasatpol PP dan Dinas ESDM untuk tetap menghentikan operasinya jika hasil kajian di lapangan menunjukkan adanya potensi kuat memicu bencana alam.
Menolak Tekanan: KDM menegaskan tidak akan goyah oleh tekanan dari pihak mana pun dalam mengambil keputusan terkait penutupan atau pembukaan kembali tambang, demi menjaga integritas sistem hukum dan kenyamanan warga.
2. Redistribusi Pajak Tambang untuk Desa Terdampak Pajak Dikembalikan ke Wilayah Asal:
KDM mengusulkan perubahan regulasi agar minimal 50% hingga 70% dari hasil pajak aktivitas pertambangan langsung dikembalikan ke desa penghasil atau daerah yang terdampak.
Alokasi Dana Khusus: Uang pajak yang dikembalikan ke daerah tersebut dibatasi ketat pengunaannya hanya untuk tiga sektor utama:
Pembangunan infrastruktur desa. Peningkatan daya dukung ekonomi warga setempat. Upaya perbaikan lingkungan (seperti reboisasi dan reklamasi lahan bekas tambang (Bersambung).
Kebijakan KDM Penanganan Tambang, Tegas Tutup Tambang Bermasalah
