Pemprov Jabar ingin pastikan luas wilayah tambang yang masih layak beroperasi

BANDUNG,- Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), mengaku belum memutuskan apakah akan melanjutkan atau menghentikan perizinan tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor. KDM menegaskan keberadaan tambang harus memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar. Jangan sampai aktivitas pertambangan justru membuat warga menanggung penderitaan akibat kerusakan lingkungan maupun infrastruktur. “Khusus jalan tambang, kita lihat progresnya. Pertama ketersediaannya dan kemudian juga bukan hanya persoalan jalan khusus tambangnya, tambangnya kan kita lihat dulu apakah tambangnya masih akan ada keberlangsungan atau tidak,” kata Dedi di Bogor, dikutip Jumat (15/5/2026). Menurut dia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini masih menunggu hasil kajian lingkungan terkait aktivitas pertambangan di Bogor. Selain itu, Pemprov Jabar juga ingin memastikan luas wilayah tambang yang masih layak beroperasi serta keberlanjutan kehidupan masyarakat setelah aktivitas tambang berakhir. “Kalau masih ada keberlangsungan berapa luasnya? Kemudian yang berikutnya adalah setelah tambang itu apa yang akan dilakukan untuk kehidupan masyarakatnya? Ini yang lagi kita rumuskan sehingga menjadi tepat,” ujarnya. KDM menilai pembangunan jalan khusus tambang tidak bisa dipisahkan dari arah kebijakan pengelolaan tambang secara menyeluruh, termasuk dampak ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkan. Ia juga menyoroti pentingnya keadilan bagi daerah penghasil tambang melalui skema pembagian pajak yang lebih besar kepada desa terdampak. “Rencana di saya pajak tambang itu harus 70 persen kembali ke desa di mana tambang itu dilakukan. Jadi saya ingin membangun yang berkeadilan,” kata KDM. Sebelumnya, pembangunan jalan khusus tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor sempat menjadi sorotan masyarakat karena dinilai penting untuk mengurangi kerusakan jalan umum serta kepadatan lalu lintas akibat aktivitas kendaraan tambang. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan pembangunan jalan khusus tersebut akan disesuaikan dengan hasil evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan aktivitas pertambangan di Bogor.